Peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Kupang menjadi perhatian utama Pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Kupang, sebagai salah satu wilayah pesisir yang strategis, memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Namun, sayangnya penegakan hukum laut di wilayah ini masih belum optimal.
Menurut Kapolres Kupang, Kombes Pol. XYZ, “Peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Kupang sangat penting untuk mencegah tindakan illegal fishing dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara.” Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, ABC, yang menegaskan, “Kita harus bersama-sama memastikan keberlanjutan sumber daya laut demi kesejahteraan masyarakat pesisir.”
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Kupang, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, perlu juga peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung dalam pengawasan laut.
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, DEF, “Peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Kupang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tapi juga melibatkan masyarakat pesisir sebagai mata dan telinga yang dapat membantu dalam pengawasan laut.” Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum laut, diharapkan dapat menciptakan kesadaran bersama untuk menjaga sumber daya laut.
Melalui langkah-langkah konkret dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan peningkatan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah Kupang dapat tercapai. Dengan demikian, sumber daya laut yang melimpah di wilayah ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.