Peran kedaulatan negara dalam pengawasan lintas batas laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki batas laut yang sangat luas dan rawan terhadap berbagai potensi ancaman, seperti penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, dan illegal fishing.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Laut dan Udara Kementerian Kelautan dan Perikanan, R. Agus Suherman, “Peran kedaulatan negara sangat krusial dalam pengawasan lintas batas laut Indonesia, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan keberlanjutan sumber daya laut kita.” Beliau menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Polair, dan Bea Cukai, dalam melaksanakan tugas pengawasan lintas batas laut.
Pentingnya peran kedaulatan negara dalam pengawasan lintas batas laut juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Beliau menegaskan bahwa “Kedaulatan negara harus dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam pengawasan lintas batas laut, agar Indonesia tetap aman dari berbagai ancaman yang datang dari laut.”
Selain itu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, disebutkan bahwa “Kedaulatan negara dalam pengawasan lintas batas laut harus didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum di wilayah perbatasan laut.”
Dengan demikian, peran kedaulatan negara dalam pengawasan lintas batas laut Indonesia harus terus diperkuat dan ditingkatkan, agar keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah, TNI AL, Polair, maupun masyarakat sipil, perlu bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut.