Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Maritim di Indonesia menjadi perhatian utama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penegakan hukum maritim yang efektif sangat penting untuk memastikan kedaulatan negara di laut.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 95.181 km garis pantai, menjadikannya negara maritim terbesar di dunia. Namun, tingginya potensi sumber daya kelautan juga membawa tantangan besar dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia.
Untuk itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga penegak hukum maritim dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. “Koordinasi yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL sangat diperlukan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran di laut,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut, Vice Admiral Aan Kurnia, juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas personel dalam penegakan hukum maritim. “Kita perlu terus meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi petugas penegak hukum maritim agar mampu menghadapi berbagai tantangan di laut dengan profesional,” kata Aan Kurnia.
Menurut pakar hukum maritim, Prof. Hikmahanto Juwana, peningkatan efektivitas penegakan hukum maritim juga memerlukan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai. “Pemanfaatan satelit dan sistem keamanan canggih dapat membantu memantau dan menindak pelanggaran di laut secara lebih efektif,” papar Prof. Hikmahanto.
Dengan kerjasama yang baik antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas personel, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Maritim di Indonesia dapat tercapai sehingga keamanan di laut dapat terjaga dengan baik.