Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk meminimalkan risiko dan dampak kecelakaan laut yang sering terjadi di perairan Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga negara serta menjaga kelestarian lingkungan laut.
Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsda TNI Bagus Puruhito, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait seperti Basarnas, TNI AL, dan Kementerian Perhubungan. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “Koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait merupakan kunci utama dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia.”
Selain itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Beliau menekankan pentingnya penerapan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut di masa depan.
Namun, meskipun peran pemerintah sangat penting, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan laut. Hal ini juga diakui oleh Direktur Utama PT Pelindo III, Doso Agung, yang menyatakan bahwa “Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia.”
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan laut di Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem penanganan kecelakaan laut agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pelaut dan lingkungan laut di Indonesia.