Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Kupang: Upaya Mencegah Tindak Kejahatan di Laut

Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Kupang: Upaya Mencegah Tindak Kejahatan di Laut

Penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum maritim adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Di Kupang, Bakamla Kupang turut berperan dalam upaya mencegah tindak kejahatan di laut.

Menurut Kepala Bakamla Kupang, Letkol Bakamla Sri Mulyono, penegakan hukum maritim di wilayah Kupang tidaklah mudah. “Kami harus bekerja keras untuk memantau dan mengamankan perairan Kupang dari berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan juga upaya terorisme di laut,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla Kupang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Bea Cukai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di wilayah tersebut. “Kerjasama lintas sektor sangat penting dalam menangani masalah kejahatan di laut,” tambah Letkol Sri Mulyono.

Pentingnya penegakan hukum maritim juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi. Menurutnya, penegakan hukum maritim dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kerugian ekonomi akibat tindak kejahatan di laut. “Dengan penegakan hukum maritim yang baik, kita dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan di laut, seperti pencurian ikan yang merugikan para nelayan,” ujarnya.

Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya penegakan hukum maritim oleh Bakamla Kupang. Dengan menjaga keamanan di perairan Indonesia, kita turut berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan tindak kejahatan di laut melalui penegakan hukum maritim yang efektif.